detiknews-net.com—Pemerintah Kabupaten Takalar mendapat sorotan tajam dari Komisariat Daerah Kabupaten Takalar Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Kementan RI Lantaran Tiga Tahun Berturut Turut Mengalami Penurunan Hasil Produksi Pertanian Sampai Terjadi Gagal Panen dibeberapa Wilayah di kabupaten Takalar.
Tahun 2026 ini Pada Musim kemarau Krisis Kekurangan Air Yang mengakibatkan Ratusan Hektar Pertanaman Padi Menuju Kematian/Gagal Panen Hal tersebut terjadi lantaran Sungai Mengalami kekeringan sehingga petani Tidak Bisa Mengaliri lahan pertaniannya, Helmiirawan,dr,.S.Pd,.M.Si Koordinator Korda JPN Menyampaikan 9/07/2026 Menurutnya Hal Tersebut terjadi lantaran Instansi Terkait Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Ketahanan Pangan, dan Perkebunan Tidak Mampu Memberikan Langkah Soluktif Terhadap Persoalan yang dihadapi Petani.
“Pada tahun2024 yang lalu kami sudah mengingatkan Pihak dinas akan potensi ini tapi ditanggapi dengan remeh temeh, Akibatnya Tiga Tahun Berturut Turut Mengalami Penurunan Hasil Produksi Pertanian yang berakibat Kerugian Significant Terhadap Petani, ini menandakan Ada Ketidakmampuan Pimpinan instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya minimal Menjaga Stabilitas Hasil Produksi Petani”ungkapnya.
Helmiirawan, dr,.S.Pd,.M.Si yang juga Duta Petani Milenial & Andalan Kabupaten Takalar ini Menyebutkan Bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar mestinya Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang dialami Petani.
“ini Terjadi Lantaran Pemerintah Melakukan Pembiaran Atas Kejadian Tersebut dan Harus Mengganti Kerugian Petani” ungkapnya
Korda JPN Kab.Takalar Resmi Mengajukan RDP Ke DPRD Kab.Takalar Terkait Hal Tersebut Sebagai upaya Meminta Pertanggung jawaban Dinas Terkait dan Pemerintah secara Umum, Helmi menambahkan
“Perlu kami ingatkan Bahwa Bupati & Wakil Bupati dipilih oleh Rakyat Termasuk Kaum Tani yang kurang lebih 58% dari jumlah penduduk Kabupaten Takalar Yang Taat Membayar Pajak, dan Bupati diFasilitasi dengan segala kemewahan dalam menjalankan Tugasnya, Termasuk Jalan-Jalannya Ke China, dan hari ini Petani Meminta Pertanggung jawabannya Atas Kegagalannya Menjaga Produktifitas Hasil Pertanian Petani,”
Pemerintah Kabupaten Takalar mendapat sorotan tajam dari Komisariat Daerah Kabupaten Takalar Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Kementan RI Lantaran Tiga Tahun Berturut Turut Mengalami Penurunan Hasil Produksi Pertanian Sampai Terjadi Gagal Panen dibeberapa Wilayah di kabupaten Takalar,
Tahun 2026 ini Pada Musim Rendengan Terjadi Krisis Kekurangan Air Yang mengakibatkan Ratusan Hektar Pertanaman Padi Menuju Kematian/Gagal Panen Hal tersebut terjadi lantaran Sungai Mengalami kekeringan sehingga petani Tidak Bisa Mengaliri lahan pertaniannya, Helmiirawan,dr,.S.Pd,.M.Si Koordinator Korda JPN Menyampaikan 9/07/2026 Menurutnya Hal Tersebut terjadi lantaran Instansi Terkait Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Ketahanan Pangan, dan Perkebunan Tidak Mampu Memberikan Langkah Soluktif Terhadap Persoalan yang dihadapi Petani,
“2024 yang lalu kami sudah mengingatkan Pihak dinas akan potensi ini tapi ditanggapi dengan remeh temeh, Akibatnya Tiga Tahun Berturut Turut Mengalami Penurunan Hasil Produksi Pertanian yang berakibat Kerugian Significant Terhadap Petani, ini menandakan Ada Ketidakmampuan Pimpinan instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya minimal Menjaga Stabilitas Hasil Produksi Petani”
Helmiirawan, dr,.S.Pd,.M.Si yang juga Duta Petani Milenial & Andalan Kabupaten Takalar ini Menyebutkan Bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar mestinya Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang dialami Petani,
“ini Terjadi Lantaran Pemerintah Melakukan Pembiaran Atas Kejadian Tersebut dan Harus Mengganti Kerugian Petani” ungkapnya
Korda JPN Kab.Takalar Resmi Mengajukan RDP Ke DPRD Kab.Takalar Terkait Hal Tersebut Sebagai upaya Meminta Pertanggung jawaban Dinas Terkait dan Pemerintah secara Umum, Helmi menambahkan
“Perlu kami ingatkan Bahwa Bupati & Wakil Bupati dipilih oleh Rakyat Termasuk Kaum Tani yang kurang lebih 58% dari jumlah penduduk Kabupaten Takalar Yang Taat Membayar Pajak, dan Bupati diFasilitasi dengan segala kemewahan dalam menjalankan Tugasnya, Termasuk Jalan-Jalannya Ke China, dan hari ini Petani Meminta Pertanggung jawabannya Atas Kegagalannya Menjaga Produktifitas Hasil Pertanian Petani”.
Laporan: JB
