DETIKNEWS-NET.COM—-Sejatinya jabatan yg di emban berdasarkan dari suara rakyat dan di pilih langsung oleh rakyat,tentunya setiap keputusan dan kebijakan yg di ambil harus di pikirkan secara matang baik dari asas kemanfaatan untuk masyarakat secara umum dan bersifat jangka panjang.
Akan tetapi sampai di periode ke dua kepala desa Pai BPK Hidayah, S.H tidak menunjukkan rasa peduli dan empati kepada masyarakat secara program jangka panjang maupun cara menangani dengan bijak setiap permasalahan di masyarakat Pai, ini menandakan bahwa cara kepemimpinan beliau secara otoriter dan mau mengatur setiap program dan kebijakan yg dia putuskan.
Akibat daripada penyalahgunaan Kekuasaan ini di mata kami dan masyarakat Pai memberikan rapor merah dan menjadi sejarah sebagai kepala desa terburuk yang ada di desa Pai.
Terlepas dari pemimpin yg mau mengatur sendiri setiap program dan kebijakan ada juga lembaga yg berdiri independen di tingkat desa yg ikut mengesahkan segala keputusan itu dalam hal ini yg penting kenyang sendiri dan kelompok² nya
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa seyogyanya berdiri bersama masyarakat dan ikut mengawasi kebijakan kepala desa, ketika tidak pro dengan masyarakat akan tetapi berbanding terbalik dengan tanggung jawab yg di embannya. Malah ketua BPD ikut bersekongkol dengan kepala desa demi memuluskan sebuah rencana kejahatan itu.
Banyak kelalaian BPD dalam mengawasi program dan kebijakan yg di ambil oleh kepala desa yg kami kaji.
1. Pengawasan terhadap pengerjaan Renovasi lapangan sampai hari ini belum selesai.
2. Tidak adanya penekanan dan ketegasan dari BPD kepada kades terkait tanah kuburan di dusun tolomila sampai sekarang mereka diamkan Persoalan itu dan tidak ada solusi nyata yg mereka hadirkan
3. Masih banyaknya program anggaran tahun 2025 yg belum terlaksana.
4. Dan kebobrokan paling nyata dan sengaja di lakukan ialah pengawasan terhadap penggunaan melalui publish papan informasi agar masyarakat tahu tentang pengunaan uang setiap tahunya.
Fira Rahman selaku mahasiswa Pai dan Pendiri HIMAPI menyampaikan bahwa ketika betul tidak ada penyelewengan anggaran dan Penyalahgunaan Kekuasaan yg di lakukan oleh Kepala Desa Pai dan Ketua BPD Pai maka berikan apa yg kami minta dan laksanakan lah tugas sesuai perintah Undang-undang yg mengatur tugas Fungsi anda.
Mahasiswa Pai menduga adanya Konspirasi kongkalikong antara kades Pai dengan Ketua BPD Desa Pai dalam memuluskan rencana kejahatan pada alokasi Anggaran Dana Desa (ADDes) serta praktik Penyalahgunaan Kekuasaan.
Sejatinya jabatan yg di emban berdasarkan dari suara rakyat dan di pilih langsung oleh rakyat,tentunya setiap keputusan dan kebijakan yg di ambil harus di pikirkan secara matang baik dari asas kemanfaatan untuk masyarakat secara umum dan bersifat jangka panjang.
Akan tetapi sampai di periode ke dua kepala desa Pai BPK Hidayah, S.H tidak menunjukkan rasa peduli dan empati kepada masyarakat secara program jangka panjang maupun cara menangani dengan bijak setiap permasalahan di masyarakat Pai, ini menandakan bahwa cara kepemimpinan beliau secara otoriter dan mau mengatur setiap program dan kebijakan yg dia putuskan.
Akibat daripada penyalahgunaan Kekuasaan ini di mata kami dan masyarakat Pai memberikan rapor merah dan menjadi sejarah sebagai kepala desa terburuk yang ada di desa Pai.
Terlepas dari pemimpin yg mau mengatur sendiri setiap program dan kebijakan ada juga lembaga yg berdiri independen di tingkat desa yg ikut mengesahkan segala keputusan itu dalam hal ini yg penting kenyang sendiri dan kelompok² nya
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa seyogyanya berdiri bersama masyarakat dan ikut mengawasi kebijakan kepala desa, ketika tidak pro dengan masyarakat akan tetapi berbanding terbalik dengan tanggung jawab yg di embannya. Malah ketua BPD ikut bersekongkol dengan kepala desa demi memuluskan sebuah rencana kejahatan itu.
Banyak kelalaian BPD dalam mengawasi program dan kebijakan yg di ambil oleh kepala desa yg kami kaji.
1. Pengawasan terhadap pengerjaan Renovasi lapangan sampai hari ini belum selesai.
2. Tidak adanya penekanan dan ketegasan dari BPD kepada kades terkait tanah kuburan di dusun tolomila sampai sekarang mereka diamkan Persoalan itu dan tidak ada solusi nyata yg mereka hadirkan
3. Masih banyaknya program anggaran tahun 2025 yg belum terlaksana.
4. Dan kebobrokan paling nyata dan sengaja di lakukan ialah pengawasan terhadap penggunaan melalui publish papan informasi agar masyarakat tahu tentang pengunaan uang setiap tahunya.
Fira Rahman selaku mahasiswa Pai dan Pendiri HIMAPI menyampaikan bahwa ketika betul tidak ada penyelewengan anggaran dan Penyalahgunaan Kekuasaan yg di lakukan oleh Kepala Desa Pai dan Ketua BPD Pai maka berikan apa yg kami minta dan laksanakan lah tugas sesuai perintah Undang-undang yg mengatur tugas Fungsi anda.
Laporan: Edhy bundu
